DAFTAR KEGIATAN TUPOKSI PRIORITAS DPA PERUBAHAN 2021.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS								Silahakan Akses
2	DAFTAR KEGIATAN TUPOKSI PRIORITAS								1. DPA Pergeseran 2021	https://s.id/ETE77
3	UNTUK DPA PERUBAHAN								2. DPA Induk 2021	https://s.id/ETEQa
4	TAHUN 2021
5							* Sumber Data e Renstra Perubahan Final 2021
6	NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2021		Keterangan Penjelasan Prioritas ( Narasi silahkan diisi di kolom Sub Kegiatan / Hijau )	Sumber Dana
7					( Rencana DPA Perubahan 2021 )
8					Target	Rp.

9
17	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				537,006,000		DBHCHT; PAD
18			Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi Klaster	%	100	515,756,000		DBHCHT; PAD
19		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				515,756,000		DBHCHT; PAD
20			Jumlah Penganggur Yang Dilatih	Orang	150	515,756,000		DBHCHT; PAD
21		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				495,756,000	Usulan perubahan Rp. 150.000.000 sumber dana APBD untuk kegiatan pelatihan di UPTD BLK untuk kejuruan: 1). Kejuruan Otomotif 2).Kejuruan Las 3). Kejuruan Menjahit 4). Kejuruan Elektronik	DBHCHT; PAD
22			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diberikan pelatihan	Orang	150	218,286,000		DBHCHT
23			Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	Orang	150	200,000,000		DBHCHT
24			Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	Orang	0	0		PAD
25			Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi	Orang	0	0		PAD
26			Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi	Orang	150	77,470,000		DBHCHT
27		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				20,000,000		PAD
28			Jumlah pelatihan calon Pekerja Migran iIndonesia (CPMI)/Calon Tenaga kerja	Orang	20	20,000,000		PAD
29			Persentase LPK yang mendapatkan Perijinan	%	100	21,250,000		PAD
30		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				21,250,000		PAD
31			Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dilaksanakan	Keg	1	21,250,000		PAD
32		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				21,250,000	1. Kegiatan Pembinanan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sangat diperlukan dalam menunjang program Dinnakerkop UKM dalam bidang pelatihan calon tenaga kerja siap kerja, sehingga LPK di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu sangat diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPK yang ada di Kabupaten Banyumas. 2. Diperlukan sosialisasi mengenai perijinanan LPK melalui System Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Perbup Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perbup No 30 Tahun 2020 Tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas.	PAD
33			Jumlah LPKS yang mengikuti sosialisasi/Bimtek pemahaman peraturan ketenagakerjaan	lembaga	45	11,950,000		PAD
34			Jumlah LPK yang dibina	lembaga	48	8,800,000		PAD
35			Jumlah LPK yang terakreditasi	lembaga	6	500		PAD
36		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				0		PAD
37			Jumlah LPK yang mendapatkan rekomendasi ijin	lembaga	0	0		PAD
52	3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				45,276,600		PAD
53			Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	30	45,276,600		PAD
54		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				0		PAD
55			Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Tercatat	Orang	0	0		PAD
56		Pelayanan antar Kerja				0		PAD
57			Jumlah penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Anatar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Orang	0	0		PAD
58			Jumlah kegiatan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Keg	0	0		PAD
59			Jumlah kegiatan fasilitasi penerbitan Tanda Daftar, pembinaan dan Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK)	Keg	0	0		PAD
60		Perluasan Kesempatan Kerja				0		PAD
61			Jumlah tenaga kerja yang terserap pada kegiatan padat karya	Orang	0	0		PAD
62			Jumlah Tenaga kerja Mandiri di sektor informal	Orang	0	0		PAD
63			Jumlah Monitoring Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Tenaga Kerja Khusus / Disabilitas	Keg	0	0		PAD
64		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		PAD
65			Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di kabupaten/kota	lembaga	0	0		PAD
66		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				0		PAD
67			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	lembaga	0	0		PAD
68		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				20,249,000		PAD
69			Jumlah kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja (IPK)	Keg	1	20,249,000		PAD
76		Job Fair/Bursa Kerja				20,249,000	Kegiatan Job Fair merupakan event untuk mempertemukan secara langsung (offline) maupun online (virtual) antara Perusahaan selaku pemberi kerja dan pencari kerja. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi lowongan kerja, pelaksanaan job fair dan monitoring serta evaluasi. Kegiatan ini sangat efektif dalam upaya penempatan calon tenaga kerja sehingga perlu dilaksanakan dan dimonitoring serta dievaluasi dari kegiatan tersebut.	PAD
77			Jumlah perusahaan yang mengikuti bursa tenaga kerja	Perusahaan	15	10,503,500		PAD
78			Jumlah perusahaan yang diidentifikasi terkait pencarian informasi lowongan kerja	Perusahaan	20	9,745,500		PAD
79		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				25,027,600		PAD
80			Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja indonesia (TKI) asal Kabupaten Banyumas yang terdaftar	pekerja	300	25,027,600		PAD
81		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				25,027,600	Penanganan kasus PMI dan pemulangan PMI adalah tusi dari Pemda. Penanganan kasus PMI membutuhkan waktu yg cukup lama dan diperlukan koordinasi lintas instansi dimulai dari keluarga PMI, P3MI, desa, BP2MI, Kemenlu, Kemenaker dan instansi lainnya sesuai dg kasusnya. Untuk operasional membutuhkan dukungan Anggaranbyg cukup.	PAD
82			Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang medapatkan fasilitasi kepulangan atau jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan.	Orang	14	25,027,600		PAD
83			Jumlah kegiatan pendataan/monitoring Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	Keg	0	0		PAD
92	4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				201,027,613		PAD
93			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	7.33	201,027,613		PAD
94		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				33,150,000		PAD
95			Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tercatat	aturan	1	33,150,000		PAD
100		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				33,150,000	Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, salah satu yang menjadi PRIORITAS dalam Perubahan Anggaran adalah berkenaan dengan pemrosesan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyumas yang dilaksanakan setiap tahun (sekitar bulan Oktober-November) oleh Dewan Pengupahan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas yang merupakan implementasi dari ketentuan pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Oleh karena itu kegiatan untuk pemrosesan UMK oleh Dewan Pengupahan untuk biaya makan minum rapat, Dinas Luar (penyampaian usulan UMK) dan biaya honorarium Dewan Pengupahan dari unsur ekternal Pemerintah Kabupaten Banyumas (SPSI, Akademisi, APINDO) agar tidak dilakukan refocusing. Selanjutnya untuk kegiatan yang berkenaan dengan sarana hubungan industrial seperti sosialisasi, pembinaan dan monitoring UMK, Struktur dan Skala Upah, kepatuhan dalam keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan juga diperlukan sebagai bentuk apresiasi kesejahteraan pekerja di sektor swasta.	PAD
101			Jumlah pemasangan banner sosialisasi kegiatan UMK dan THR Keagamaan	Keg	1	7,500,000		PAD
102			Jumlah perusahaan yang di monitoring THR	Perusahaan	50	3,056,975		PAD
103			Jumlah Perusahaan yang dimonitoring UMK	Perusahaan	125	10,353,000		PAD
104			Jumlah Perusahaan yang mengikuti kegiatan Sosialisasi UMK	Perusahaan	0	0		PAD
105			Jumlah peserta dari perusahaan yang mengikuti Pembinaan Struktur Upah dan Skala Upah di Kabupaten Banyumas	Orang	0	0		PAD
106			Penetapan usulan UMK	Keg	4	11,200,000		PAD
107			Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%	4.26	540,025		PAD
108			Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	95	500		PAD
109		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				167,877,613		PAD
110			Jumlah Perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Kasus	5	167,877,613		PAD
111		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				33,877,613	Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota juga menjadi kegiatan PRIORITAS untuk dilaksanakan. Hal ini berkenaan dengan upaya pencegahan diantaranya pembinaan terhadap Perusahaan akan kewajiban membuat Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saat ini belum semua Perusahan memiliki Peraturan Perusahaan/PKB yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial baik yang dilaksanakan oleh LKS Bipartit (pengusaha dengan pekerja) maupun oleh Mediator Hubungan Industrial.	PAD
112			Jumlah perusahaan yang terbina dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Perusahaan	0	0		PAD
113			Jumlah buruh yang berpartisipasi dalam peringatan mayday	Orang	100	33,877,613		PAD
124		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				134,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota menjadi PRIORITAS yang tidak hanya dipertahankan dan dilaksanakan dalam Perubahan Anggaran 2021 tetapi agar dapat dilaksanakan setiap tahun sebagai agenda rutin. Hal ini sebagai bentuk apresiasi yang diberikan dari Bupati Banyumas kepada SPSI dan APINDO Kabupaten Banyumas yang telah bersinergi untuk mewujudkan kondusifitas di Kabupaten Banyumas. Sehingga gejolak adanya demo buruh dan dinamika lainnya yang dimungkinkan dapat terjadi di Kabupaten Banyumas dapat diamankan. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sekaligus untuk penguatan sinergitas LKS Bipartit (Pemerintah Kabupaten Banyumas, SPSI dan APINDO).	PAD
125			Jumlah pembinaan LKS Tripartit Kabupaten yang dilaksanakan	Keg	1	133,000,000		PAD
126			Jumlah forum komunikasi/musyawarah yang dilaksanakan	forum	2	1,000,000		PAD
127	5	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				1,000,000		PAD
128			Persentase Calon Transmigran Yang Akan Ditempatkan	%	100	1,000,000		PAD
129		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,000,000		PAD
130			Jumlah kegiatan layanan transmigrasi	Keg	1	1,000,000		PAD
133		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,000,000	Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam upaya menfasilitasi masyarakat Kabupaten Banyumas yang akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dengan berpindah tempat tinggal ke luar jawa yang mempunyai potensi pengembangan sektor pertanian. Layanan kegiatan berupa mempersiapkan calon transmigran yang berminat, pembekalan calon transmigran, pemberangkatan calon transmigran dan monitoring transmigran yang sudah ditempatkan asal Kabupaten Banyumas.	PAD
134			Jumlah kegiatan pemindahan dan penempatan transmigran	Keg	0	0		PAD
135			Jumlah kegiatan pembekalan dan pelatihan calon transmigran	Keg	0	0		PAD
136			Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan transmigrasi	Keg	1	500000		PAD
137			Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi transmigran yang sudah ditempatkan	Keg	1	500000		PAD
198			Persentase Koperasi Sehat	%	28.88	67,527,200		PAD
199			Persentase Koperasi Aktif	%	81.18	67,527,200		PAD
206	8	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				16,881,800		PAD
207			Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan	%	3.58	16,881,800		PAD
208		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				16,881,800		PAD
209			Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang dilaksanakan	Keg	20	16,881,800		PAD
210		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				16,881,800	Pengawasan Koperasi dilakukan untuk mendapatkan data Koperasi di Kabupaten Banyumas yang rekomendasi hasil pemeriksaannya diharapkan dapat mendukung pembubaran koperasi tidak aktif; Pengawasan juga dilakukan kepada koperasi bermasalah, Koperasi yang diduga melakukan investasi ilegal dan koperasi dari pengaduan masyarakat. Pengawasan koperasi dilakukan untuk mewujudkan dan memastikan bahwa koperasi yang dalam pengelolaan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan adanya penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha, penilaian kesehatan usaha, dan penerapan sanksi.	PAD
211			Jumlah Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	koperasi	20	10,958,800		PAD
212			Jumlah Peserta Rakor Pengawas Koperasi	koperasi	25	5,923,000		PAD
213			Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%	0	0		PAD
214	9	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				16,881,800		PAD
215			Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dinilai kesehatannya	%	4.65	16,881,800		PAD
216		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				16,881,800		PAD
217			Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	Keg	20	16,881,800		PAD